Teori Sistem Pengendalian Internal

A. Sistem Pengendalian Intern
1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern
Sistem Pengendalian Intern merupakan istilah yang telah umum dan banyak digunakan berbagai kepentingan. Istilah Pengendalian intern diambil dari terjemahan istilah “Internal Control” meskipun demikian penulis menterjemahkan sebagai pengawasan intern, untuk istilah tersebut hal ini tidaklah menjadi masalah karena tidak mengurangi pengertian Sistem Pengendalian Intern secara umum.
Sebagaimana diketahui bahwa definisi Pengendalian Intern yang dikemukakan commite on Auditing Procedur American Institute of Carified Public Accountant (ICPA) adalah sebagai beirkut :
Pengendalian intern mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivanya, mengecek kecermatan dan keandalan dari data akuntansinya, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan pimpinan (James 1997:155).

Kemudian D. Hartanto memberikan penjelasan tentang Pengendalian Intern dengan membedakan kedalam arti yang sempit dan dalam arti luas secara lengkap disebutkan :
Dalam arti sempit : Pengendalian Intern disamakan dengan “Internal Check” yang merupakan prosedur-prosedur mekanisme untuk memeriksa ketelitian dari data-data administrasi, seperti mencocokkan penjumlahan Horizontal dengan penjumlahan Vertikal.
Dalam arti luas: Pengendalian Intern dapat disamakan dengan “Manajemen Control”, yaitu suatu sistem yang meliputi semua cara-cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi/mengendalikan perusahaan. Dalam pengertian Pengendalian Intern meliputi : Struktur Organisasi, formulir-formulir dan prosedur pembukuan dan laporan (Administrasi), budget dan standart pemeriksaan intern dan sebagainya. (Hartanto, 1997 : 51).

Sedangkan Zaki Baridwan juga dapat mengartikan Pengendalian Intern sebagai berikut :
Pengendalian Intern meliputi rencana organisasi dan metode serta kebijaksanaan yang terkoordinir dalam suatu perusahaan untuk mengamankan harta kekayaan, menguji ketepatan dan sampai berapa jauh data akuntansi dapat dipercayai, menggalakkan efisiensi usaha dan dapat mendorong ditaatinya kebijaksanaan pimpinan yang telah digaris bawahi. (Zaki, 1998: 97)

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Pengendalian Intern di definisikan sebagai berikut:
“Sistem Pengendalian Intern meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong di taatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan.”

Pengendalian Intern sebagai Manajemen Control (Arti Luas). Selanjutnya apabila unsur-unsur yang terdapat pada Sistem Pengendalian Intern yang telah sesuai dengan definisi di kelompokkan dua sub sistem, maka kedua sub sistem tersebut terdiri dari sub sistem “Pengendalian Administrasi (Administrative Control) dan “Pengendalian Akuntansi” (Accounting Control). Pembagian dalam sub sistem ini secara langsung dan lengkap dalam buku Norma Pemeriksaan Akuntansi, jadi dalam arti yang luas, Sistem Pengendalian Intern mencakup pengendalian yang dibedakan atas pengendalian Intern yang bersifat accounting dan administrasi. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 1998 : 23).

Dari keempat definisi yang diungkapkan di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa, Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu “Sistem” yang terdiri dari berbagai macam unsur dengan tujuan untuk melindungi harta benda, meneliti ketetapan dan seberapa jauh dapat dipercayai data akuntansi, mendorong efisien operasi dan menunjang dipatuhinya kebijaksanaan Pimpinan.

2. Tujuan Pengendalian Intern
Pengendalian Intern yang diciptakan dalam suatu perusahaan harus mempunyai beberapa tujuan. Sesuai dengan definisi yang dikemukakan AICPA tersebut diatas, maka dapatlah dirumuskan tujuan dari Pengendalian Intern yaitu :
a. Menjaga keamanan harta milik perusahaan.
b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
c. Memajukan efisiensi operasi perusahaan.
d. Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu untuk dipatuhi. (Zaki, 1999:14).
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka perlu adanya syarat-syarat tertentu untuk mencapainya, yaitu unsur-unsur yang mendukungnya, dan untuk ini pembahasannya akan dikemukakan sub tersendiri.

1. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern
Dalam buku Akuntansi Keuangan (Zaki, 1999; 15) bahwa penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern dalam suatu perusahaan tertentu harus mempertimangkan biaya dan manfaatnya. Suatu Sistem Pengendalian Intern yang baik haruslah bersifat cepat, murah dan aman, sehingga perusahaan dapat menjalankan operasinya dengan lancar, terjamin keamanannya dan biaya pengawasan yang dibutuhkan relatif tidak mahal.
Prinsip-prinsip umum Sistem Pengendalian Intern hanya berlaku sebagai pedoman, bukan merupakan suatu keharusan yang ditetapkan secara baku. Meskipun demikian, AICPA mengemukakan bahwa suatu Sistem Pengendalian Intern yang memuaskan akan bergantung sekurang-kurangnya empat unsur Pengendalian Intern adalah sebagai berikut :
a. Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat.
b. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, hutang-hutang, pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya.
c. Praktek-praktek yang sehat haruslah dijalankan didalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi.
d. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab.
Unsur-unsur tersebut diatas adalah sangat penting dan harus diterapkan secara bersama-sama dalam suatu perusahaan, agar terdapat adanya Sistem Pengendalian Intern yang baik, sebab kelemahan yang serius dalam salah satu diantaranya, pada umumnya akan merintangi sistem itu bekerja dengan lancar dan sukses.
Selanjutnya akan dibahas satu persatu unsur-unsur Pengendalian Intern tersebut.
a. Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan salah satu alat bagi manajemen atau pimpinan perusahaan untuk mengendalikan kegiatannya. Proses pembentukannya dimulai dengan menetapkan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.
Setiap kegiatan akan dibagi kedalam unit-unit kegiatan yang lebih kecil, dengan disertai perincian tugas dari masing-masing karyawan yang menjalankan tugasnya. Selanjutnya tugas tersebut dibagi-bagi dan ditentukan bagian-bagian mana yang akan mengerjakan suatu tugas atau kelompok tugas tertentu. Apabila diperlukan didalam suatu bagian masih bisa dibentuk sub bagian yang lebih kecil sesuai dengan bentuk bagian yang diperlukan dalam organisasi.
Tahap terakhir adalah menentukan hubungan antara tugas yang satu dengan tugas yang lain. Penentuan ini agar tercipta kerjasama yang baik dan terarah diantara bagian-bagian tersebut, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Hasilnya adalah merupakan struktur organisasi, yaitu kerangka dari organisasi yang menunjukkan tugas-tugas, tanggung jawab dan tata hubungan yang terdapat diantara bagian yang satu dengan lainnya. Struktur organisasi perusahaan haruslah memungkinkan adanya koordinasi usaha diantara semua satuan dan jenjang untuk mengambil tindakan-tindakan yang dapat mencapai suatu tujuan umum.
Setiap tujuan organisasi harus di mengerti sehingga tanggung jawab, serta apakah hubungan dan wewenang satuan kerja yang berhubungan dengan satuan kerja lain dapat diselenggarakan dengan baik.
Suatu dasar yang berguna dalam menyusun struktur organisasi perusahaan adalah pertimbangan bahwa organisasi itu harus fleksibel dalam arti memungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian tanpa harus mengadakan perubahan total. Selain itu organisasi yang disusun harus dapat menunjukkan garis-garis wewenag dan tanggung jawab yang jelas, dalam arti jangan sampai terjadi adanya overlap fungsi masing-masing bagian. Untuk dapat memenuhi syarat bagi adanya suatu pengawasan yang baik, hendaknya struktur organisasi dapat memisahkan fungsi-fungsi operasional, penyimpanan dan pencatatan. Pemisahan fungsi-fungsi ini dapat diharapkan dapat mencegah timbulnya kecurangan-kecurangan dalam perusahaan.
b. Sistem Wewenang dan Prosedur Pembukuan
Sistem wewenang dan prosedur pembukuan dalam suatu perusahaan merupakan alat bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap operasi dan transaksi-transaksi yang terjadi dan juga untuk mengklasifikasikan data akuntansi dengan tepat. Klasifikasi data akuntansi ini dapat dilakukan dalam rekening-rekening buku besar yang biasanya diberi nomor kode dengan cara tertentu dan dibuatkan buku pedoman mengenai penggunaan debit dan kredit masing-masing rekening.
Pada Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas, sistem ini dapat memberikan jaminan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan benar-benar terjadi dan juga merupakan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan dan prosedur yang dapat dirumuskan sebagai tata cara yang harus diikuti dan ditaati dalam melaksanakan sesuatu aktivitas. Pengawasan terhadap operasi dan transaksi-transaksi dapat dilakukan melalui prosedur-prosedur yang ditetapkan lebih dahulu dan prosedur-prosedur yang akan disusun untuk seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan.
Prosedur yang baik adalah prosedur yang mencapai tujuannya dengan cara yang sederhana, membagi pekerjaan secara logis dan mudah dipahami sehingga bakat karyawan apat dimanfaatkan sebaik mungkin. Sedangkan prosedur yang efektif adalah prosedur yang dapat memaksakan kepatuhan.
Kalau prosedur dirumuskan sebagai tata cara mengerjakan sesuatu, maka prosedur pembukuan dapat dirumuskan sebagai tata cara pencatatan, pelaporan atas operasi-operasi yang ada dalam perusahaan.
Dengan demikian sistem wewenang dan prosedur pembukuan merupakan suatu tata cara pencatatan, pelaporan, serta pengesahan operasi-operasi dan transaksi-transaksi perusahaan yang sedemikian rupa sehingga adanya tercipta ke absahan dan ketelitian pencatatan harta, hutang, modal, penghasilan dan biaya-biaya perusahaan.
Dalam pelaksanaan sistem wewenang dan prosedur pembukuan diperlukan adanya alat-alat untuk pengawasan akuntansi terhadap operasi-operasi dan transaksi-transaksi yang ada dalam perusahaan serta alat untuk mengklasifikasikan data dalam struktur rekening yang formal.
Alat-alat yang digunakan untuk pengawasan akuntansi terhadap operasi-operasi dan transaksi-transaksi, diciptakan melalui perancangan catatan-catatan dan formulir-formulir yang tepat, serta melalui perencanaan arus prosedur yang logis dalam melakukan pencatatan dan prosedur otorisasi di antara departemen-departemen dan seksi-seksi dalam departemen.
Ada beberapa prinsip yang harus diikuti dalam pemakaian formulir yaitu : (Handori, 1997 : 25)
1) Harus membantu suatu fungsi yang berguna didalam hubungannya prosedur-prosedur yang telah dirancang dalam rangka melaksanakan tujuan manajemen.
2) Harus cukup sederhana sehingga dapat dipahami dengan jelas oleh mereka yang akan menggunakannya, mempermudah dalam melakukan pencatatan data dengan cepat, teliti, dan dengan biaya yang rendah.
3) Harus dirancang untuk semua kemungkinan penggunaan, sehingga jumlah berbagai formulir itu dapat ditekan dalam jumlah minimum.
4) Harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dikerjakan dengan benar, sesuai dengan prosedur-prosedur pengawasan yang telah ditetapkan.

Alat yang digunakan untuk melaksanakan data disebut dengan nama daftar susunan rekening (Chart of Account) yaitu suatu daftar susunan keterangan bagaimana rekening yang telah tersusun dengan baik akan lebih banyak memberikan kegunaan masing-masing rekening. (Zaki, 1998; 15)

Rekening-rekening yang telah dipilih beserta urutannya minimal harus hal-hal sebagai berikut : (Zaki, 1998:15)
1). Membantu mempermudah penyusunan laporan-laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya dengan ekonomis.
2). Meliputi rekening-rekening yang diperlukan untuk menggambarkan dengan baik dan teliti harta-harta milik, hutang-hutang, pendapatan-pendapatan, harga pokok dan biaya-biaya yang harus diperinci sehingga memuaskan dan berguna bagi manajemen di dalam melakukan pengawasan operasi perusahaan.
3). Menguraikan dengan teliti dan singkat apa yang harus dimuat di dalam setiap rekening.
4). Memberikan batas sejelas-jelasnya antara pos-pos aktiva, modal, persediaan-persediaan dan biaya-biaya.
5). Membuat rekening-rekening kontrol apabila diperlukan.

c. Praktek-praktek Yang Sehat
Setelah struktur organisasi dan sistem wewenang serta prosedur pembukuan disusun dengan baik, maka diperlukan adanya praktek-praktek yang sehat untuk menjalankannya. Praktek-praktek yang sehat tersebut akan di bahas lebih lanjut dalam sub bagian tersendiri.
d. Pegawai Yang Cukup Cakap
Penulis baca dalam buku Internal Auditing (Sawyer’s, 2001; 67) yang dimaksud dengan pegawai yang cukup cakap adalah pegawai yang mampu melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dibebankan kepadanya, sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dengan efisien. Pegawai dengan cukup cakap untuk suatu pekerjaan bukan berarti pegawai yang tingkat pendidikananya tinggi, sehingga gajinya juga besar tetapi mungkin dengan pendidikan menengah sudah cukup, yang penting adalah latar belakang pendidikannya cukup memadai untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Hal ini perlu dipertimbangkan agar dapat diperoleh pegawai yang cukup cakap tetapi juga ekonomis.
Untuk memperoleh pegawai yang cukup cakap sesuai dengan kebutuhan perusahaan, diperlukan adanya usaha-usaha yang tepat. Secara umum usaha ini akan mencakup tiga proses :
Dimulai semenjak penerimaan pegawai dilanjutkan dengan peningkatan keterampilan melalui program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan dan diakhiri dengan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan dari pegawai. Ketiga proses ini berlangsung terus menerus, mengingat usaha mendapatkan pegawai yang cukup cakap merupakan usaha yang selalu berkesinambungan.
Proses penerimaan tenaga kerja merupakan proses yang sangat penting serta menuntut penelitian yang mendalam dan teliti terutama mengenai kemampuan dari semua calon pegawai. Dari sini akan diperoleh bibit-bibit yang baik untuk menempati jabatan didalam perusahaan dan sebaliknya dari kesalahan penerimaan tenaga kerja akan membawa kegagalan bagi perusahaan. Dengan perencanaan yang memadai, akan memudahkan perusahaan mengetahui beberapa orang karyawan, dan dimana posisinya serta persyaratan apa yang dibutuhkan perusahaan.
Proses peningkatan keterampilan melalui program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan merupakan tahap yang sangat penting dalam setiap usaha mendapatkan pegawai yang cukup cakap.
Manfaat yang diperoleh dari program pendidikan dan latihan bagi pegawai antara lain :
1). Mengenai kedudukannya di dalam orgaisasi dan siapa pimpinannya.
2). Mengetahui tugas-tugas yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.
3). Mengetahui sampai dimana tanggung jawab dan kekuasaan mengenai tugasnya serta batas-batas pengambil alihan tugas oleh petugas yang lain.
4). Mengetahui bagaimana sumbangan kerjanya terhadap perusahaan secara keseluruhan.
Proses yang terakhir adalah penilaian pekerjaan ini harus selalu dilakukan untuk mendorong para pegawai bekerja dengan sungguh-sungguh.
Penilaian atas pelaksanaan pekerjaan dari para pegawai akan menghasilkan informasi-informasi berikut ini :
1). Tingkat kecakapan yang dicapai oleh masing-masing pegawai.
2). Kebutuhan pegawai yang bersangkutan akan pendidikan khusus guna mengembangkan lebih lanjut atas kecakapan yang telah dicapainya.
3). Potensi pegawai serta arah kariernya diatas tujuan manajemen untuk mendapatkan pegawai yang cukup cakap akan dapat dicapai.

B. Praktek-praktek Yang Sehat
Penulis baca dalam buku Internal Auditing (Sawyer’s, 2001; 61) praktek-praktek yang sehat dapat dirumuskan sebagai ketaatan dan kejujuran karyawan didalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga hasil yang diharapkan perusahaan dapat tercapai dengan efisien dan efektif.
Praktek-praktek yang sehat harus dapat memberikan cara-cara untuk meyakinkan wajarnya suatu persetujuan, pencatatan dan penyimpanan, hal ini pada umumnya dicapai melalui pemisahan wewenang, tugas, dan tanggung jawab sehingga tidak ada seorangpun yang melakukan semua tahap dalam transaksi dari awal sampai akhir.
Artinya seseorang yang melakukan suatu transaksi tidak diperbolehkan juga mencatat dan menyimpan hasil pelaksanaan transaksi yang dimaksud. Praktek yang sehat juga dapat meyakinkan pimpinan perusahaan bahwa pekerjaan dari seseorang akan diperiksa oleh orang lain yang melanjutkan pelaksanaan tugas tersebut.
Dengan pemisahan demikian dapat menimbulkan pemeriksaan yang otomatis atas ketelitian pekerjaan petugas yang satu dengan petugas yang lain dan juga mempertinggi kemungkinan ditemukannya kesalahan-kesalahan ataupun kecurangan-kecurangan dengan segera.
Untuk mengefektifkan aktivitas pengendalian praktek-praktek yang sehat agar dapat mencegah kecurangan yang mungkin terjadi, maka yang harus dilakukan adalah mereviw kinerja, pengelolaan informasi yang tepat dan lengkap, melakukan pengendalian fisik, dan pemisahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
Indikator-indikator yang menjadi penyebab terhambatnya Praktek Yang Sehat terhadap Efektivitas Pengelolaan Kas tersebut yaitu:
1. Perceived Opportunity (Kesempatan seseorang untuk melakukan dan menyembunyikan kecurangan)
Perilaku seseorang untuk melakukan dan menyembunyikan kecurangan dapat terjadi karena Sistem Pengendalian Intern yang lemah dan kurang memberikan kejelasan. Tindakan kecurangan tidak akan berhasil dalam suatu organisasi dimana terdapat Sistem Pengendalian Intern yang kuat dan kesadaran karyawan dalam menjalankan tugasnya dengan baik.
Untuk mengatasi agar tidak terjadi Perceived opportunity, maka harus dilakukan Pencegahan Kecurangan (Fraud Prevention). Tujuan utama pencegahan kecurangan adalah untuk menghilangkan sebab-sebab timbulnya kecurangan. Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu memberikan keyakinan yang memadai kepada karyawan. Cara untuk mencegah adanya kecurangan agar praktek yang sehat dapat tercapai, maka harus mengefektifkan sistem pengendalian intern yang baik antara lain:
a. Membangun struktur pengendalian yang baik
b. Mengefektifkan aktivitas pengendalian
c. Meningkatkan kultur organisasi
d. Mengefektifkan fungsi pengendalian
e. Menciptakan struktur pengajian yang wajar dan pantas
f. Mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai
g. Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan
h. Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan baik dalam hal keuangan maupun non keuangan
i. Menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberia-pemberian dari luar yang harus di informasikan dan di jelaskan
j. Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan
k. Menyediakan saluran-saluran untuk melaporkan telah terjadi kecurangan

2. Rasionalisasi (Pemikiran perilaku)
Dalam pemikiran mereka, dengan merasionalisasikan perilakunya, pelaku kecurangan biasanya secara modal telah memperoleh suatu alasan terhadap kejahatan mereka.
Sawyer’s (2001; 71) memberikan hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan praktek yang sehat pada perusahaan adalah sebagai berikut:
a. Pemahaman terhadap awal dari tindak kejahatan menentang perusahaan:
1). Pencurian, kecurangan, penggelapan uang dan penghianatan
2). Kecurangan yang dilakukan untuk menentang perusahaan oleh penjual, pemasok, kontraktor, dan pelanggan perusahaan
3). Perampokan, pembongkaran, pembajakan, dan pemerasan oleh elemen kejahatan
4). Kompetensi yang tidak adil
b. Kejahatan untuk perusahaan
1). Memperlancar laba (mengubah buku)
a). Menaikan penjualan
b). Memperkecil penjualan
2). Neraca palsu
a). Menaikan nilai aktiva
b). Tidak mencatat hutang
3). Menetapkan harga
4). Berbuat curang pada pelanggan
a). Mengurangi berat, jumlah, dan ukuran
b). Subtitusi barang yang lebih murah
c). Periklanan yang palsu
5). Melanggar peraturan pemerintah
6). Menambah biaya pada kontrak

C. Pengelolaan Kas
1. Pengertian Kas dan Arus Kas

Menurut PSAK No.2 2002, kas difenisikan sebagai berikut:
Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro dan setara kas (cash equivalent)adalah investasi yang sifatnya sangat likuid berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.

Menurut PSKA No.9 2002, Kas didefinisikan sebagai berikut: “Kas ialah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan”.
Menurut (Baridwan, 2002:85) Kas didefinisikan sebagai:
“Kas merupakan salah satu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Dalam neraca, kas merupakan aktiva yang paling lancar, dalam arti paling sering berubah. Hampir pada setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. Daya beli uang bisa berubah-ubah mungkin naik atau turun tetapi penurunan daya beli ini tidak akan mengakibatkan penilaian kembali terhadap kas.”

Menurut (Sartono, 2000 : 519 ) menyatakan bahwa Kas adalah seluruh uang tunai yang ada ditangan ( cash on hand ) dan dana yang disimpan dibank dalam berbagai bentuk deposito dan rekening koran.
Menurut (Indrigo dan Basri, 1999 : 61 ) menyatakan bahwa:
Kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain dalam jangka waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan financial yang mempunyai sifat paling tinggi tingkat likuiditas.

Sedangkan menurut (Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, 1998 : 111 ) menyatakan bahwa :Kas merupakan bentuk aktiva yang paling likuid yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban financial perusahaan.
Jadi kas merupakan aktiva lancar yang paling liquid dan terdiri dari “pos-pos” yang berlaku sebagai alat tukar dan memberikan dasar pengukuran akuntansi.
Kas yang ada di perusahaan adalah uang kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran-pembayaran tunai dan juga sarana untuk menerima penerimaan-penerimaan dari hasil usaha. Sedangkan rekening giro dapat digolongkan sebagai saldo kas karena pada dasarnya fungsinya sama dengan kas yang ada di perusahaan (cash on hand).
Setara kas (cash equivalent) menurut PSAK No.2 2002, disebutkan bahwa setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, suatu investasi dapat digolongkan sebagai setara kas dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Suatu investasi harus segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.
b. Oleh karena itu suatu investasi dapat dimasukkan sebagai setara kas hanya jika segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
Setara kas adalah uang tunai yang ada dan tersedia di perusahaan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo. Seperti diketahui pos-pos yang menghasilkan bunga atau deposito berjangka (time deposit) biasanya digolongkan sebagai kas, namun tidak semua deposito dapat digolongkan sebagai kas.
Arus kas menurut PSAK No.2 2002, mendefinisikan sebagai arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Arus kas masuk di perusahaan secara garis besar dapat digolongkan ke dalam dua sumber, yaitu :
1). Sumber Internal
Merupakan aliran kas masuk yang diakibatkan oleh adanya pemanfaatan aktiva tetap.
2). Sumber Eksternal
Merupakan aliran kas yang berasal dari pemilik, penanam modal, penjualan penyertaan, serta pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya.
Arus keluar dari perusahaan secara garis besar juga dapat digolongkan menjadi dua sumber, yaitu :
1). Sumber Internal
Kas dipergunakan untuk memperoleh aktiva tetap, pendanaan dan pengadaan persediaan, serta investasi yang ditujukan untuk ekspansi usaha.
2). Sumber Eksternal
Kas dipergunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo, seperti biaya pajak, hutang yang harus segera dilunasi serta pengembalian kepada pemilik.
Menurut Munawir (2000;158) menyatakan bahwa “Penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan ada yang bersifat rutin atau terus menerus dan ada pula yang bersifat insiden atau tidak terus menerus”.
Berdasarkan PSAK No.2 2002, setiap perusahaan diwajibkan untuk membuat Laporan Arus Kas sebagai salah satu laporan keuangan utamanya. Jadi Laporan Arus Kas dapat didefinisikan sebagai :
“Informasi tentang arus kas suatu perusahaan yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas atau setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut”.

Smith and Skousen terjemahan Tim Penerjemah Penerbit Erlangga (1995:194) menyatakan bahwa :
“Laporan arus kas dimaksudkan untuk memberikan ikhtisar arus masuk dan arus keluar kas untuk suatu periode. Sumber-sumber kas meliputi arus masuk dari aktivitas operasi inti (utama) perusahaan, aktivitas sampingan seperti investasi sekuritas (surat berharga), dari aktivitas yang tidak biasa atau luar biasa dari pembiayaan melalui hutang atau ekuitas. Penggunaan kas mencakup arus kas keluar guna mempertahankan aktivitas inti untuk melakukan investasi, termasuk pabrik dan peralatan dan untuk memenuhi kewajiban terhadap pembiayaan melalui hutang dan ekuitas termasuk pelunasan hutang, pembayaran deviden dan pembelian kembali saham”.

Berdasarkan PAI (Prinsip Akuntansi Indonesia) tidak diwajibkan membuat Laporan Arus Kas sebagai laporan keuangan utama. Dalam PAI, Bab II Pasal 4 dibahas tentang Laporan Perubahan Posisi Keuangan yang bertujuan untuk mengikhtisarkan aktivitas pembiayaan dan investasi dari suatu perusahaan dan juga dana yang dihasilkan dari hasil usaha perusahaan selama periode tertentu. Kemudian berdasarkan Interprestasi PAI No.4 terdapat kebebasan bagi perusahaan dalam penyajian laporannya, dapat disajikan dalam bentuk laporan arus kas atau laporan perubahan posisi keuangan. Jadi berdasarkan PAI tidak diwajibkan untuk membuat laporan arus kas, sehingga dalam pelaksanaannya ada perusahaan yang memilih bentuk laporan arus kas dan ada juga yang menyajikan laporan perubahan posisi keuangan. Sesuai dengan SAK yang baru, yaitu mewajibkan bentuk laporan arus kas sebagai salah satu laporan keuangan utama, maka bagi beberapa perusahaan laporan ini merupakan jenis laporan keuangan yang baru.
PSAK No.2 2002, mengklasifikasikan arus kas menjadi tiga bagian, yaitu arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan (financing).
a). Aktivitas Operasi
Menurut PSAK No.2 2002, mendefinisikan aktivitas operasi sebagai : ”Aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan”.
Menurut (Weygandt, 1999:279) mendefinisikan aktivitas operasi sebagai :
”Aktivitas operasi mencakup pengaruh atas kas dari transaksi yang masuk kedalam penentuan laba bersih” .
Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Kegiatan ini meliputi transaksi pendapatan dan pengeluaran yang berasal dari penjualan produk atau pemberian jasa layanan yang akan menentukan besar atau kecilnya laba/rugi bersih. Kegiatan operasi sebuah perusahaan mencakup :
(a). Arus kas masuk dari penjualan, pemberian layanan, pendapatan deviden, dan pendapatan bunga.
(b). Arus kas keluar untuk persediaan, gaji, pengeluaran pajak, pengeluaran bunga, dan pengeluaran lainnya.
Jumlah arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya suatu perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan para sumber pendanaan dari luar.
b). Aktivitas Investasi
Definisi aktivitas investasi menurut PSAK No.2 2002, adalah :
“Perolehan dan pelepasan aktiva jangka Panjang serta investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas.
Menurut Weygandt (1999:297) aktivitas investasi adalah :
“Aktivitas investasi mencakup pengadaan dan penerimaan hutang serta perolehan dan disposisi investasi (baik hutang dan ekuitas serta kekayaan, pabrik dan peralatan).”
Kegiatan investasi ini mencakup :
(1). Arus kas masuk dari penjualan aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, aktiva jangka Panjang, penagihan pinjaman yang diberikan perusahaan.
(2). Arus kas keluar dari pembelian aktiva tetap, pembelian aktiva lainnya, dan pinjaman yang diberikan perusahaan.
Jadi arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan penggunaan sumber daya yang diperoleh perusahaan yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

c). Aktivitas Pendanaan
Definisi aktivitas pendanaan menurut PSAK No.2 2002, adalah : “Aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan.”
Definisi aktivitas pendanaan menurut (Weygandt, 1999:279) adalah Aktivitas pendanaan melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik dan mencakup (a) perolehan modal dari pemilik dan kompensasinya kepada mereka dengan pengembalian atas dan dari investasi mereka dan (b) pinjaman uang dari kreditur dan pembayaran kembali hutang yang dipinjam.”

Kegiatan pendanaan meliputi :
(1). Arus kas masuk dari penjualan modal saham dan penerbitan obligasi, wesel, hipotek, dan pinjaman lain.
(2). Arus kas keluar untuk membeli saham perusahaan, pembiayaan pokok pinjaman, dan pembayaran deviden tunai.
Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan dilakukan untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan.

2. Pengendalian Kas
Penulis baca dalam buku Akuntansi Keuangan (Yusuf, 1999; 174) Sistem Pengendalian Intern Kas pada umumnya adalah melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur penerimaan kas dan sistem dan prosedur pengeluaran kas. Berikut ini uraian tentang kedua sistem dan prosedur tersebut yaitu:
a. Sistem dan prosedur penerimaan kas
Dalam organisasi perusahaan pada umumnya dijumpai banyak transaksi kas yang biasa atau rutin yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Selain itu perusahaan juga mempunyai transaksi lain yang kurang rutin seperti penerimaan penjualan harta tetap, yang dapat ditangani pejabat tertentu yang memerlukan prosedur khusus.
Formulir-formulir yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas yaitu faktur penjualan, kwitansi, credit card sales slip, surat perintah pengiriman barang, dan bukti setor bank. Buku-buku catatan yang biasa digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas antara lain jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, kartu persediaan, dan kartu gudang.
Di dalam prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai urutan-urutan kegiatan di mulai sejak pembayaran harga barang, kemudian barang diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Dalam sistem ini, perusahaan menerima uang tunai, cek, atau pembayaran langsung dari pembeli dengan credit card, sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Jika kas yang diterima berupa cek, bank penjual (bank yang penjual memiliki rekening giro di dalamnya) kemudian akan mengurus cek kliring tersebut ke bank pembeli (bank yang pembeli memiliki rekening giro di dalamnya). Jika kas yang diterima berupa kartu kredit, bank penjual yang merupakan penerbit kartu kredit langsung menambah saldo rekening giro penjual setelah dikurangi dengan credit card fee. Bank penerbit kartu kredit inilah yang secara periodik akan melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit.
Prosedur penerimaan kas akan melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan yaitu bagian order penjualan, bagian kasa, bagian gudang, bagian pengiriman, bagian penagihan, dan bagian jurnal. Tanggung jawab fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas adalah sebagai berikut:
1). Fungsi penjualan
Fungsi penjualan bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran barang ke fungsi kas.
2). Fungsi kas
Fungsi kas bertanggung jawab sebagai penerima pembayaran dari pembeli yang dapat berupa uang tunai, cek, atau kartu kredit. Dalam penjualan kredit, fungsi kas menerima pembayaran dari fungsi penagihan, kemudian menyetorkan kas yang diterima ke bank dalam jumlah penuh.
3). Fungsi gudang
Fungsi gudang bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang di pesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman.
4). Fungsi pengiriman
Fungsi pengiriman bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah di bayar harganya kepada pembeli.
5). Fungsi akuntansi
Fungsi akuntansi bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang serta membuat laporan penjualan.
6). Fungsi penagihan
Dalam penjualan kredit, fungsi penagihan ini bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang di tagih yang di buat oleh bagian akuntansi.
b. Sistem dan prosedur pengeluaran kas
Dalam sistem pengeluaran kas terdapat dua sistem akuntansi pokok yang biasa digunakan dalam pengeluaran kas yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem akuntansi pengeluaran kas dengan uang tunai melalui dana kas kecil.
1). Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah:
a). Bukti kas keluar
Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Disamping itu, dokumen ini berfungsi sebagai surat pemberitahuan yang di kirim kepada kreditur, dan berfungsi pula sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya hutang.
b). Cek
Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum dalam cek.
c). Permintaan cek (Check Request)
Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar.
Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah jurnal pengeluaran kas (cash disbursement journal) dan register cek (check register).
Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah:
(1). Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas
Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas (misalnya untuk pembelian jasa dan untuk perjalanan dinas), fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi (bagian utang). Permintaan cek ini harus mendapat persetujuan kepada fungsi yang bersangkutan. Jika perusahaan menggunakan payable system, maka bagian utang kemudian membuat bukti kas keluar (voucher) untuk memungkinkan kasa mengisi cek sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang memerlukan pengeluaran kas.

(2). Fungsi kas
Fungsi kas ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, meminta otorisasi atas cek, mengirimkan cek kepada kreditur atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan.
(3). Fungsi akuntansi
Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas:
(a). Pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan persediaan.
(b). Pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek.
(c). Pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan keaslian dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas.
(4). Fungsi pemeriksaan intern
Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan kas (cash count) secara periodik dan mencocokkan hasil penghitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi rekening kas dalam buku besar. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara mendadak (surprised audit) terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi bank secara periodik.
2). Sistem dana kas kecil
Sistem pengeluaran kas dengan uang tunai dilaksanakan melalui dana kas kecil yang di selenggarakan dengan dua macam sistem yaitu sistem saldo berfluktuasi (Fluctuating-Fund-Balance System) dan sistem dana tetap (Imprest System). Baik dengan Fluctuating-Fund-Balance System, maupun Imprest System, penyelenggaraan dana kas kecil dilaksanakan melalui tiga prosedur yaitu:
a). Prosedur pembentukan dana kas kecil
Prosedur pembentukan dana kas kecil dimulai dengan adanya surat keputusan dari direktur keuangan mengenai jumlah dana yang disisihkan ke dalam kas kecil dan tujuan pembentukan dana tersebut. Dalam sistem imprest, pembentukan dana kas kecil di lakukan dengan cek dan di catat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Saldo rekening dana kas kecil ini tidak boleh berubah dari yang di tetapkan tersebut dinaikan atau dikurangi.
b). Prosedur permintaan dan pertanggung jawaban pengeluaran dana kas kecil
Pengeluaran dana kas kecil di mulai dengan adanya permintaan pengeluaran dana kas kecil oleh pemakai yang di tunjukkan kepada pemegang dana kas kecil. Pemakai dana kas kecil berkewajiban mempertanggung jawabkan pemakaian dana kas kecil dengan membuat pertanggung jawaban pengeluaran dana kas kecil dalam formulir bukti pengeluaran kas kecil yang di lampiri dengan bukti-bukti pendukungnya.
Dalam sistem imprest, bukti pengeluaran kas kecil di lampiri dengan dokumen pendukungnya di simpan sementara oleh pemegang dana kas kecil untuk digunakan nanti dalam pengisian kembali dana kas kecil. Pengeluaran dana kas kecil tidak di catat dalam jurnal (sehingga tidak mengkredit rekening dana kas kecil). Bukti-bukti pengeluaran dana kas kecil di kumpulkan dalam arsip sementara yang di selenggarakan oleh pemegang dana kas kecil. Dalam sistem fluktuasi, bukti pengeluaran kas kecil di serahkan oleh pemegang dana kas kecil ke bagian jurnal untuk di catat dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil.
c). Prosedur pengisian kembali dana kas kecil
Dalam sistem imprest, pengisian kembali dana kas kecil di lakukan sejumlah Rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil ini di lakukan dengan cek dan di catat dengan mendebit rekening biaya dan mengkredit rekening kas. Rekening dana kas kecil tidak terpengaruh dengan pengeluaran kas kecil.
Dengan demikian pengawasan terhadap dana kas kecil mudah dilakukan dengan secara periodik atau secara mendadak menghitung dana kas kecil, jumlah uang yang di tambah dengan permintaan pengeluaran kas kecil yang belum di pertanggung jawabkan bukti pengeluaran dana kas kecil, harus sama dengan rekening dana kas kecil yang tercantum dalam buku besar. Dalam sistem fluktuasi, jika dana kas kecil sudah menipis saldonya, maka pemegang kas kecil mengisi formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil.
Dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil adalah bukti kas keluar, cek, permintaan pengeluaran kas kecil, dan permintaan pengisian kembali kas kecil. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil adalah jurnal pengeluaran kas (cash disbursement journal), register cek, dan jurnal pengeluaran dana kas kecil.
Fungsi yang terkait dalam sistem dana kas kecil adalah:
(1). Fungsi kas
Fungsi kas ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, meminta otorisasi atas cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil.
(2). Fungsi akuntansi
Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab atas:
(a). Pencatatan pengeluaran kas kecil yang menyangkut biaya dan persediaan.
(b). Pencatatan transaksi pembentukan dana kas kecil.
(c). Pencatatan pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek.
(d). Pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil (dalam sistem fluktuasi).
(e). Pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan keaslian dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar.
(3). Fungsi pemegang dana kas kecil
Fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk, dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil.
(4). Fungsi yang memerlukan pembayaran tunai.
(5). Fungsi pemeriksaan intern
Fungsi ini bertanggung jawab atas penghitungan dana kas kecil (cash count) secara periodik dan pengcocokkan hasil penghitungannya dengan catatan kas. Fungsi ini juga bertanggung jawab atas pemeriksaan secara mendadak (surprised audit) terhadap saldo dana kas kecil yang ada di tangan pemegang dana kas kecil.
Aktivitas yang harus ada dalam sistem dan prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai menurut (Mulyadi dan Kanaka, 1998:14) adalah sebagai berikut:
1). Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.
2) Penerimaan kas di otorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membubuhkan cap “lunas” pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas yang di terima pada faktur tersebut.
3). Jumlah kas yang di terima dari penjualan di setor seluruhnya dengan segera ke bank.
4). Penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi penerimaan kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi audit intern.
5). Setiap hari diadakan pembacaan pita register kas oleh fungsi audit intern dan diadakan pencocokkan antara pita register kas tersebut dengan jumlah kas yang di terima dari penjualan.
6). Secara periodik diadakan rekonsiliasi bank oleh fungsi yang tidak menyelenggarakan catatan akuntansi dan yang tidak menerima kas.

Unsur pengendalian intern dalam prosedur penerimaan kas dari penjualan kredit menurut (Mulyadi, 2001 : 493) antara lain adalah:
1). Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas.
2). Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.
3). Debitur di minta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindahbukuan (giro bilyet).
4). Fungsi penagihan melakukan penagihan atas dasar daftar piutang yang harus di tagih yang di buat oleh fungsi akuntasi.
5). Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur.
6). Hasil penghitungan kas di rekam dalam berita acara penghitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera.

Aktivitas pengendalian yang harus ada dalam prosedur pengeluaran kas menurut (Mulyadi dan Kanaka, 1998 : 137) adalah:
1). Penanda tanganan cek harus mereview bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya.
2). Pembubuhan cap lunas terhadap bukti kas keluar yang telah di bayar beserta dokumen pendukungnya.
3). Pengecekan secara independen antara cek dengan bukti kas keluar.
4). Pertanggung jawaban semua nomor urut cek.
5). Pengecekan secara independen posting ke dalam catatan akuntansi.
6). Rekonsiliasi bank secara periodik oleh pihak ketiga yang independen.
7). Pengecekan secara independen terhadap tanggal yang tercantum dalam bonggol cek dan tanggal pencatatannya.

Menurut (Mulyadi, 2001 : 519) menyatakan bahwa:
Sistem pengendalian intern yang baik dalam sistem kas mensyaratkan agar di libatkan pihak luar (bank) ikut serta dalam mengawasi kas perusahaan dengan cara sebagai berikut:
1). Semua penerimaan kas harus di setor penuh ke bank pada hari yang sama dengan penerimaan kas atau pada hari kerja berikutnya. Selain itu tidak diperkenankan melakukan pengeluaran kas dari kas yang di terima dari sumber-sumber tersebut. Dengan demikian catatan penerimaan kas dalam jurnal penerimaan kas dapat di rekonsiliasi dengan catatan setoran ke bank yang tercantum dalam rekening koran bank.
2). Semua pengeluaran kas di lakukan dengan cek.
Pengeluaran kas dengan cek dapat menjamin di terimanya pembayaran tersebut oleh perusahaan yang berhak menerimanya dan memungkinkan di libatkanya pihak ketiga (dalam hal ini bank) untuk ikut mengawasi pengeluaran kas perusahaan. Catatan kas perusahaan dapat di cek ketelitiannya dengan cara membandingkannya dengan rekening koran bank yang di terima secara periodik dari bank kepada perusahaan.
3). Pengeluaran kas yang tidak dapat di lakukan dengan cek (karena jumlahnya kecil), hal ini dilakukan melalui dana kas kecil yang di selenggarakan dengan imprest sistem.

Pengelolaan Kas di Rumah Sakit Qadr (RSQ)

1. Metode dan Kebijakan Manajemen Kas
Manajemen Rumah sakit Qadr yang mengelola sistem perumahsakitan harus menghitung satuan-satuan biaya dari produk akhir rumah sakit dan membandingkan hasilnya satu sama lain. Tentu yang diperbandingkan adalah produk-produk yang sama dan dari rumah sakit-rumah sakit sejenis. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu dicermati.
Pertama, diperlukan kehati-hatian dalam menafsirkan hasil-hasil dalam rangka memperbandingkan efisiensi antar-bangsal atau antar rumah sakit. Walaupun bangsal dengan biaya satuan lebih rendah mungkin lebih efisien, tetapi boleh jadi juga hal ini karena pasien yang dirawat lebih sehat. Atau bisa juga karena pelayanan yag diberikan mutunya lebih rendah (misalnya obat yang diberikan kurang). Hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Oleh karena itu, kesetaraan dalam pasien yang ditangani harus digunakan sebagai acuan. Jika perlu, kombinasi kasus dapat dikuantifikasi dengan menghitung proporsi pasien yang diklasifikasi sebagai pasien serius atau pasien yang dirujuk dari sarana kesehatan lain. Penggunaan obat per kasus dapat dikuantifikasi dengan menghitung jumlah obat esensial yang diresepkan dan dipenuhi oleh rumah sakit dibagi dengan jumlah total pasien. Atau dengan menentukan proporsi obat-obat yang diresepkan yang dapat dipenuhi oleh apotik rumah sakit.
Untuk rumah sakit-rumah sakit yang setara kecanggihan dan mutunya, efisiensi dapat diperbandingkan menggunakan biaya per hari rawat sebagai indikator efisiensi. Rendahnya biaya per hari rawat menunjukkan efisiensi yang baik. Sebaliknya, tingginya biaya per hari rawat menunjukkan efisiensi yang buruk.
Namun demikian, sebelumnya harus dilakukan pengkajian terhadap datanya, untuk menghindari faktor-faktor yang dapat menimbulkan bias. Pertama, adanya biaya-biaya satuan yang terlalu tinggi di rumah sakit, belum tentu karena efisiensi yang buruk. Mungkin karena rumah sakit tersebut mendapat alokasi sumber daya yang berlebihan, sementara rumah sakit-rumah sakit lain kekurangan. Misalnya jika dua buah rumah sakit memanfaatkan bersama sebuah apotik. Boleh jadi semua atau sebagian besar biaya penyelenggaraan apotik tersebut dialokasikan hanya ke rumah sakit pertama. Bila demikian, maka biaya di rumah sakit pertama akan terkesan terlalu berlebihan, sementara biaya di rumah sakit kedua terlalu rendah. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian dulu. Bahkan untuk masa mendatang perlu dilakukan perbaikan cara alokasi, sehingga tidak menimbulkan bias.
Kedua, mungkin telah terjadi alokasi sumber daya non-finansial (misalnya tenaga atau obat) antar-pelayanan dalam suatu rumah sakit yang tidak tepat. Misalnya, biaya untuk rawat jalan rumah sakit yang terlalu tinggi, boleh jadi disebabkan jumlah tenaga atau obat yang dialokasikan ke sana terlalu banyak. Bukan rumah sakitnya yang tidak efisien, melainkan alokasi sumber dayanya yang keliru. Kesalahan alokasi sumber daya ini walaupun kecil, pengaruhnya akan besar terhadap biaya satuan. Jadi, jika biaya-biaya satuan di suatu rumah sakit cenderung sangat tinggi untuk pelayanan-pelayanan yang lain, kemungkinan telah terjadi kekeliruan alokasi sumber kas non-finansial. Di lain pihak, jika biaya-biaya satuan suatu rumah sakit untuk berbagai pelayanan terus-menerus di atas rata-rata, boleh jadi rumah sakit tersebut kurang efisien.
Ketiga, biaya satuan tertentu yang ternyata terlalu rendah boleh jadi karena ada sumber daya penting yang kelewat tidak dihitung atau estimasi untuk suatu sumber daya terlalu tinggi. Hasil perhitungan di RS Connaught di Sierra Leone dapat menunjukkan keadaan ini. Di sana, banyak obat dan bahan habis pakai tidak dibeli secara resmi di Apotik RS, karena persediaan di situ memang terbatas. Pasien membelinya di apotik-apotik di luar RS atau di toko-toko obat terdaftar. Jadi, kalau kita tidak mengetahui tentang “kriteria” ini, maka biaya untuk obat dan bahan habis pakai akan terlewat dari perhitungan kita.
Jika faktor-faktor yang dapat menyebabkan bias itu sudah dikendalikan, barulah kita menentukan rumah sakit-rumah sakit yang paling efisien. Ciri-ciri yang layak untuk diperhatikan adalah : tenaga kesehatan per-tempat tidur, tenaga kesehatan per hari rawat, dan proporsi dokter (termasuk dokter gigi dan apoteker), tenaga kesehatan lain (termasuk perawat, teknisi, dan terapis), serta tenaga manajerial (administrator) dan tenaga-tenaga non-profesional (pengemudi, pengurus rumah tangga, dan lain-lain sejenis).
2. Kebijakan Saldo Kas Minimum
Bagi Rumah Sakit Qadr memiliki kas yang cukup akan memberikan kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang mengarah kepada efisiensi dan efektivitas penggunaan kas, misalnya :
a. Melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari dan memenuhi kewajiban-kewajiban Rumah Sakit Qadr, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.
b. Memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang lebih menguntungkan.
c. Mengatasi masalah-masalah yang tidak dapat diduga sebelumnya, misalnya : bencana alam, kebakaran, dan perang dagang dari para pesaing.
Karena sedemikian besarnya peranan kas dalam Rumah Sakit Qadr sehingga ada beberapa alasan Rumah Sakit Qadr menetapkan besarnya saldo minimal.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan saldo kas minimal adalah perimbangan arus kas masuk dengan arus kas keluar, penyimpangan terhadap arus kas yang diperkirakan dan adanya hubungan yang baik dengan bank.
Penentuan saldo kas minimal yang harus dicapai oleh Rumah Sakit Qadr diusahakan tidak boleh lebih kecil dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Rumah Sakit Qadr. Sedangkan untuk menentukan saldo kas dan kas kecil yang harus ada di Rumah Sakit Qadr setiap harinya telah dikemukakan penulis pada bab sebelumnya.

3. Kebijakan Pengendalian
Rumah Sakit Qadr yang kegiatan utamanya adalah unit kesehatan masyarakat, sehingga dalam melakukan penilaian arus kas berdasarkan sistem anggaran. Anggaran adalah alat yang penting untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian sumber-sumber daya Rumah Sakit Qadr. Dalam Rumah Sakit Qadr ini bahkan anggaran menunjukkan struktur organisasi : setiap devisi atau biro harus mempunyai anggaran masing-masing sebagai dasar kerja mereka, yang termuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Rumah Sakit Qadr yaitu:
a. Penerimaan dan Pembayaran
Kas bagi Rumah Sakit Qadr merupakan aktiva yang berharga karena dapat ditukarkan dengan aktiva lain yang dapat menghasilkan keuntungan. Kas secara konstan mengalir ke dalam Rumah Sakit Qadr begitu penerimaan jasa terjadi dan pelanggan membayar transaksi tersebut.
Dan untuk mengelola kas ini dalam hal ini mengubah kembali kas (pembayaran) tersebut menjadi modal kerja atau diinvestasikan dalam aktiva tetap yang dapat meningkatkan penghasilan diperlukan manajemen kas dalam hal ini yang disebut dengan perencanaan dan pengendalian arus kas. Salah satu alasan inilah yang merupakan aspek dari manajemen yang efektif, yaitu meyakinkan diri atau Rumah Sakit Qadr bahwa kas tidak dibiarkan menganggur tidak terpakai.
Maka melakukan penilaian terhadap kas metode yang dipergunakan adalah metode berdasarkan anggaran dengan metode tidak langsung, dengan dimulai dari laba bersih seperti yang dilaporkan pada perhitungan rugi laba dengan penyesuaian jumlah akrual untuk setiap jenis yang tidak mempengaruhi arus kas.
Dalam melakukan pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas yang digunakan di Rumah Sakit Qadr ini merupakan metode yang telah berjalan cukup lama dan telah diuji cobakan dalam beberapa kasus. Pencatatan meode tidak langsung ini merupakan metode pelaporan dan sekaligus juga digunakan sebagai alat pengendalian terhadap pendapatan dan biaya yang telah dianggarkan oleh Rumah Sakit Qadr.
Dari laporan arus kas ini akan diperoleh informasi-informasi dan juga sebagai alat pembanding antara anggaran yang lalu dan anggaran yang sedang berjalan serta anggaran yang akan disusun untuk masa yang akan datang. Penggunaan metode pelaporan arus kas yang bersifat tidak langsung ini juga merupakan alat pengambil keputusan, karena laporan ini mengandung informasi penerimaan kas sehingga untuk keefektifan dari anggaran kas ini akan direalisasikan untuk kemajuan dan pencapaian tujuan akhir Rumah Sakit Qadr serta tidak melupakan misi yang diembannya.
Dalam penerimaan uang tunai Rumah Sakit Qadr menggunakan penerimaan pembayaran atau kasir pada setiap counter penerimaan jasa , dimana pengendalian dari kasir adalah mesin register yang dihubungkan dengan sistem komputer di bagian pencatatan penerimaan-penerimaan jasa .
Sedangkan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, ini akan lebih mudah mengendalikannya, yaitu melakukan penagihan pada Rumah Sakit Qadr yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Penagihan telah ditentukan waktunya, maksimal adalah dua bulan setelah terjadinya transaksi penerimaan jasa. Kebijaksanaan keuangan yang ditempuh oleh Rumah Sakit Qadr dalam meminimalkan resiko tak tertagih di samping menagih secepatnya, Rumah Sakit Qadr juga memberikan peringatan kepada pelanggan yang terlambat memenuhi kewajibannya. Cara penerimaan piutang dengan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Qadr dapat dilakukan secara langsung atau tunai dan transfer.
b. Perencanaan dan Anggaran Kas
1) Perencanaan Kas
Yang lebih menarik perhatian khusus bagi pembahasan pada Rumah Sakit Qadr ini adalah proyeksi terperinci dari kebutuhan kas, yang biasanya dibuat dalam bentuk budget kas atau Rumah Sakit Qadr biasanya menyebutnya sebagai Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Rumah Sakit Qadr (RKAP), yang disusun setiap tahun dan diajukan masing-masing devisi.
RKAP merupakan rencana kegiatan yang diajukan untuk menyusun rencana proyeksi pendapatan yang akan diterima dan kebutuhan kas oleh masing-masing devisi dalam melaksanakan kegiatan operasional pada tahun yang akan datang. Proses pembuatan RKAP tidak terlalu sulit karena Rumah Sakit Qadr selalu mengingat perlunya menaksir peristiwa-peristiwa transaksi Rumah Sakit Qadr yang telah terjadi atau yang sedang berjalan.
Laporan operasi bulanan Rumah Sakit Qadr dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pendapatan untuk tahun berikutnya. Dengan demikian Rumah Sakit Qadr mempunyai dokumen-dokumen pendukung yang dipergunakan untuk merencanakan pendapatan dan biaya.
Dokumen-dokumen itu sifatnya mutlak, karena berupa catatan historis yang dihasilkan dari pembukuan kegiatan Rumah Sakit Qadr pada periode lalu. Adapun dokumen-dokumen proyeksi perubahan-perubahan permintaan untuk tahun depan sifatnya relatif, karena dihasilkan dari perkiraan yang diharapkan terjadi untuk masa yang akan datang. Ketepatan perencanaan pendapatan yang berkaitan dengan penerimaan kas, tidak terlepas bagaimana memilih sumber kas yang tepat.
Penerimaan utama Rumah Sakit Qadr ini adalah hari penerimaan jasa, baik tunai maupun kredit, dimana penerimaan jasa kredit menimbulkan pembayaran oleh debitur. Kegiatan penerimaan jasa biasanya mendominasi penerimaan dalam daur modal kerja.
Selain itu ada pula penerimaan-penerimaan dari aktiva jangka panjang yang dijual ataupun dari penambahan modal. Akan tetapi sifatnya tidak rutin memilih sumber kas yang tepat, setiap kali jika diperlukan, adalah tugas manajemen Rumah Sakit Qadr dan erat sekali hubungannya dengan sifat operasi, kondisi-kondisi yang direncanakan dan gaya manajemen yang dianut.
Timbulnya macam-macam sumber kas itu berakibat pada pilihan dasar yang berbeda-beda, yaitu pinjaman di satu pihak dan modal sendiri di pihak lain beserta pilihan ketiga, yaitu modal preferensi. Pinjaman tentu saja dibuat berdasarkan kontrak, dengan kewajiban untuk akhirnya mengembalikan jumlah itu, yang biasanya disertai bunga.
Modal sendiri adalah modal yang terikat, biasanya tanpa batas waktu, dan menanggung segala resiko permodalan. Modal preferensi mengandung unsur kedua-duanya, walaupun pada dasarnya adalah modal terikat juga. Bagi pihak manajemen Rumah Sakit Qadr biasanya tersedia pilihan yang luas. Banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum menjatuhkan pilihan, dan hanya beberapa di antara pertimbangan-pertimbangan itu dapat didukung oleh teknik kuantitatif.
Sumber kas yang dapat dipilih oleh Rumah Sakit Qadr mengandung macam-macam kemungkinan timbulnya resiko, mengingat bahwa perbandingan pinjaman terhadap modal sendiri itu banyak mempengaruhi kemampuan Rumah Sakit Qadr di dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam periode dengan keuntungan yang tinggi dan dalam periode yang lesu.
Suatu kemungkinan timbulnya resiko, tentu saja adalah besarnya fluktuasi keuntungan dan fluktuasi perputaran uang di Rumah Sakit Qadr ini. Masalah fleksibilitas, yang menyangkut pilihan-pilihan di kemudian hari oleh manajemen. Fleksibilitas ini diperlukan pula dalam menghadapi masalah perputaran uang yang diperlukan untuk membiayai sumber kas tersebut.
Sekali lagi, rencana jangka panjang sangatlah perlu untuk meramalkan dan memperkirakan akibat beban-beban itu terhadap kekayaan Rumah Sakit Qadr, terutama dalam pengaturan arus kas. Maka adanya Rencana Kegiatan dan Anggaran Rumah Sakit Qadr yang disusun setiap tahunnya adalah suatu tindakan yang sangat tepat.
Yang terakhir dalam merencanakan sumber kas tersebut adalah sistem kontrol, artinya kekuasaan sebagai pemilik serta pengawasan atas Rumah Sakit Qadr itu yang ada di tangan para pemegang saham sekarang, akan berkurang karena adanya pemegang saham yang baru. Menipisnya keuntungan dan kemungkinan agak lambatnya pertumbuhan laba, yang berkaitan dengan menipisnya kekuasaan sebagai pemilik.
Dari pertimbangan-pertimbangan di atas sudah jelas bagi Rumah Sakit Qadr bahwa di dalam memilih sumber kas bukan sekedar biayanya saja yang dilihat, walaupun biaya memang merupakan pertimbangan yang amat penting.
Baik dalam penerimaan maupun pembayaran, dalam mengestimasikan, Rumah Sakit Qadr cenderung lebih memfokuskan pada kebutuhan sekarang atau kebutuhan akan modal kerja. Alasannya karena bersifat rutin atau harian untuk kegiatan operasional Rumah Sakit Qadr.
Kebutuhan jangka panjang timbul dari kebutuhan yang lebih spesifik sehingga kadang-kadang diutamakan. Beberapa kebutuhan ini dapat diprediksikan sebelumnya, seperti untuk membayar hutang jangka panjang, sedangkan yang lainnya mungkin tergantung pada tersedianya kas, seperti investasi dalam aktiva tetap.
Meskipun bukan merupakan keharusan, sebaiknya perlu ada keluwesan dalam perencanaan kas jangka panjang. Apabila perencanaan kas jangka panjang dilakukan dengan tidak benar, maka jumlah investasi yang besar ini memberikan kontribusi yang menonjol di dalam kritis kas.
2). Anggaran Kas
Dalam menyusun anggaran kas di dalam Rumah Sakit Qadr tetap berpedoman pada RKAP dimana dalam penyusunan tersebut tingkat operasional dan syarat-syarat pembayaran dapat berubah-ubah dari periode ke periode, maka perlu dilakukan penelitian-penelitian pengeluaran kas yang lain dapat dibuat dengan anggapan bahwa pembayaran untuk ongkos dan kewajiban dilakukan pada periode timbulnya ongkos dan kewajiban tersebut.
Sepanjang hidup Rumah Sakit Qadr, pihak manajemen Rumah Sakit Qadr mengambil keputusan-keputusan dalam hal pembiayaan, yang menyebabkan berubahnya sumber kas, dan seringkali mengubah dari struktur modal dalam keputusan manajemen akan Rumah Sakit Qadr akan digunakan untuk menambah modal kerja.
Keputusan ini akan dianggap tepat setelah dianalisa bahwa kas yang ada telah digunakan secara efektif dan efisien dengan asumsi bahwa kas tidak dibiarkan menganggur. Dan untuk mengurangi ketidakpastian pendapatan dalam satu tahun dapat disusun anggaran penerimaan rutin. Rumah Sakit Qadr yang line bisnisnya sebagai pedagang retail selalu fokus pada penyusunan anggaran penerimaan jasa rumah sakit .
Anggaran yang disusun Rumah Sakit Qadr bersifat variabel untuk menjaga keluwesan anggaran itu sendiri. Dengan demikian realiasasi biayanya dapat disesuaikan dengan realisasi pendapatan yang sebenarnya.
Hasil dari anggaran kas adalah gambaran dari akibat terhadap kas oleh berbagai kegiatan yang direncanakan, berdasarkan suatu anggaran yang disusun, contoh dalam tahun anggaran 2000 menunjukkan selisih penerimaan dan pengeluaran negatif sebesar Rp.27.700 dimana total sumber penerimaan kas sebesar Rp.87.593.100 dengan total penggunaan kas sebesar Rp.87.565.400. (satuan dalam puluhan ribu)
Keuntungan dari anggaran kas adalah Rumah Sakit Qadr dapat melakukan dampak apa yang diharapkan terjadi bila ada perubahan-peruahan penting dengan mengelola angka-angka dalam anggaran pada asumsi yang berbeda-beda.
Dengan demikian anggaran kas menjadi alat perencanaan keuangan dengan dasar mana dapat disusun jadwal kebutuhan kas untuk masa yang akan datang.
Dan penyusunan pertanggungjawaban anggaran tersebut disusun dalam sebuah laporan arus kas yang menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan-alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber dan penggunaannya.

Berikut ini akan dilampirkan mengenai rata-rata pengeluaran kas bulan dalam tahun 1996 :

Bulan Rata-rata Pengeluaran
(Jutaan Rupiah)
Januari Rp. 8.485
Pebruari Rp. 7.485
Maret Rp. 6.485
April Rp. 7.128,5
Mei Rp. 10.257
Juni Rp. 4.000,1
Juli Rp. 7.158
Agustus Rp. 11.316
September Rp. 3.000
Oktober Rp. 5.050,3
Nopember Rp. 5.000,3
Desember Rp. 12.200,1

Rata-rata pengeluaran kas harian = Total pengeluaran kas 1 tahun: 365 = Rp.87.565.400.000,- : 365 = Rp.239.910.000,-
Jadi periode kas yang dibutuhkan yang dianggap aman = periode kas dikalikan dengan rata-rata pengeluaran kas harian.
12 x Rp.239.910.000,- = Rp.2.878.920.000,-

4. Pendekatan Kas Perbankan
Manager keuangan Rumah Sakit Qadr harus selalu berusaha membuat kebijakan-kebijakan keuangan dalam mendukung kinerja Rumah Sakit Qadr jangan sampai terjadi kekurangan atau kelebihan saldo kas dari jumlah yang diperlukan. Dan dalam mendukung kebijakan tersebut terdapat pengeluaran untuk membiayai operasi Rumah Sakit Qadr yang tidak tercantum di dalam rencana kerja Rumah Sakit Qadr, seperti investasi ataupun pembukaan kantor cabang.
Untuk membiayai proyek tersebut tidak dapat hanya mengandalkan penerimaan dari hasil penerimaan jasa , tetapi Rumah Sakit Qadr harus mencari sumber kas yang lain. Sumber kas yang lain tersebut salah satunya dapat diperoleh dari kas perbankan.
Dan hal ini tentu saja akan menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh Rumah Sakit Qadr. Untuk itu hendaknya dalam melakukan investasi tersebut Rumah Sakit Qadr harus mempertimbangkan tingkat pengembalian keuntungan Rumah Sakit Qadr.
Sedangkan dalam penerimaan uang dari hasil penerimaan jasa, Rumah Sakit Qadr menyimpan uangnya ke dalam rekening di bank yang ditunjuk. Dan Kas yang diendapkan tersebut apabila saldonya melebihi dari anggaran pengeluaran sehari-hari, maka Rumah Sakit Qadr menanamkan kas tersebut ke dalam deposito, surat-surat berharga, dengan pertimbangan kas tersebut tidak akan mengganggu kelancaran likuiditas Rumah Sakit Qadr.
Pertimbangan penggunaan dukungan kas perbankan oleh manajemen Rumah Sakit Qadr diputuskan dengan pertimbangan yang masak demi keefektifan penggunaan kas serta pengembalian hutang tersebut.
Jadi kebijakan yang ditempuh dalam arus kas ini adalah perencanaan dan pengawasan arus kas yang ditunjang dengan penentuan saldo minimum kas serta dukungan kas perbankan dalam mendapatkan sumber kas.
5. Efektivitas Pengelolaan Kas
a. Metode Langsung
Rumah Sakit Qadr menganut sistem pelaporan arus kas metode langsung dalam pengendalian dan perencanaan kas untuk aktivitas operasional, terutama pada rencana penerimaan dan pembayaran pada transaksi berjalan.
b. Metode Tidak Langsung
Dalam penyajian laporan keuangan Rumah Sakit Qadr menganut Metode Tidak Langsung secara berkala setiap periode akuntansi, laporan ini disajikan sebagai rangkuman historis transaksi yang sudah terjadi, sebagai bahan informasi untuk analisa dan pengendalian budget untuk periode berikutnya.
Alasan pihak Rumah Sakit Qadr menyajikan laporan arus tidak langsung antara lain:
1). Dapat memberikan informasi arus kas secara kesluruhan dalam suatu periode akuntansi
2). Sebagai alat analisis keuangan untuk mengambil kebijakan perusahan dimasa depan
3). Sebagai alat perencanaan penyusunan anggaran kas untuk masa yang akan datang
4). Merupakan tolak ukur untuk analisis likuiditas keuangan perusahan

Dalam memandang konsep arus kas ini sangat erat dengan uang dan kredit jangka pendek dan akhirnya akan dinilai berdasarkan rentabilitas dan bagaimana pengawasannya.
Pihak yang paling dekat dengan kegiatan sehari-hari dari Rumah Sakit Qadr dan juga bertanggung jawab terhadap perencanaan jangka panjang, adalah manajemen Rumah Sakit Qadr dan hal ini telah tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan Rumah Sakit Qadr (RKAP). Para manager ini bertanggung jawab terhadap efisiensi, rentabilitas jangka pendek dan jangka panjang dari kegiatan Rumah Sakit Qadr serta efektivitas dalam pemanfaatan modal dan sumber kas di dalam pengelolaan Rumah Sakit Qadr.

D. Hubungan Praktek Yang Sehat dengan Pengelolaan Kas
Penulis baca dalam buku Internal Auditing (Sawyer’s, 2001; 61) bahwa praktek-praktek yang sehat dapat di rumuskan sebagai ketaatan dan kejujuran karyawan di dalam melaksanakan tugas yang di bebankan kepadanya, sehingga hasil yang di harapkan perusahaan dapat tercapai dengan efisien dan efektif.
Untuk itu harus dapat memberikan cara-cara untuk meyakinkan wajarnya suatu persetujuan, pencatatan,dan penyimpanan. Hal ini pada umumnya dicapai melalui pemisahan wewenang, tugas, dan tanggung jawab. Cara-cara lain yang ditempuh dalam menciptakan praktek yang sehat adalah dengan memberikan nomor urut pada setiap bukti atau kuitansi pendapatan dan pengeluaran kas perusahaan.
Dalam buku Akuntansi Keuangan (Yusuf, 2001; 186) Kas mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperlancar segenap operasi yang ada bagi setiap perusahaan. Kelancaran operasi perusahaan sangat dipengaruhi oleh tersedianya modal kerja yang uckup dan bagaiman acara mengaturnya, pengelolaan kas secara tidak memadai akan menimbulkan banyak masalah yang berkaitan dengan likuiditas perusahaan.
Adapun bentuk masalah atau hambatan yang muncul tersebut akan menimbulkan dampak negatif bagi pencapaian tujuan perusahaan yang pada umumnya adalah berusaha mencapai tingkat laba yang diharapkan. Sehubungan dengan itu pengelolaan kas ini perlu mendapatkan perhatian serius dari manajer, khususnya manajer keuangan.
Pengelolaan kas yang efektif berhubungan erat dengan dua tujuan utama, yaitu profitabilitas dan likuiditas. Usaha meningkatkan profibilitas disatu pihak dan likuiditas di lain pihak, sering menimbulkan konflik satu sama lain, mengingat adanya konflik diantara dua kepentingan di atas manajer perlu mengadakan pertukaran sebaik mungkin antara profitabilitas dari aktivita lancar dengan yang memiliki, dengan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutang lancarnya yang jatuh tempo.
Untuk memperlancar pengelolaan kas yang efektif, maka manajemen perusahaan perlu melakukan sistem pengendalian intern yang baik dengan cara memberikan unsur praktek-praktek yang sehat kepada karyawan di dalam melaksanakan tugas pengelolaan kas, hal ini sangat berhubungan, karena di dalam pengelolaan kas perusahaan yang sangat berpengaruh dalam memperlancar aktivitas operasi perusahaan perlu kejujuran karyawan dalam melaksanakan tugas yang di berikan. Agar efektivitas pengelolaan kas dapat tercapai, maka di dalam pengelolaan kas harus dilakukan pemisahan wewenang, tugas, dan tanggung jawab dan mengefektifkan aktivitas pengendalian praktek-praktek yang sehat agar dapat mencegah kecurangan yang mungkin terjadi.
Di tinjau dari sudut pandangan pengelolaan keuangan, tujuan pengelolaan kas adalah penyediaan kas yang cukup dan penggunaannya seefektif mungkin untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari. Sebagai unsur modal kerja yang paling likuid, kas yang terdiri dari uang tunai, rekening giro bank, dan pos-pos lain yang dapat diuangkan dalam jangka waktu dekat lebih mudah untuk disalahgunakan, terutama uang tunai. Oleh karena itu pengelolaan kas secara memadai sudah harus diterapkan sejak dari pemasukan kas, penyimpanan kas, sampai dengan penggunaannya.
Pengelolaan kas yang baik tidak akan mengabaikan segi-segi keamanan kas yang dikelola. Tindakan pengaman pada saat pemasukan kas, penyimpanan uang kas disuatu tempat yang layak dan terlindungi dimasa mendatang.

E. Kerangka Pemikiran

Independent Variabel Dependent variabel
Ada pengaruh yang kuat, positif, signifikan antara praktek yang sehat terhadap efektivitas pengelolaan kas.

F. Hipotesis
Oleh karena hipotesis merupakan suatu anggapan sementara, maka kebenarannya harus dibuktikan. Untuk itu penulis membuat hipotesis sebagai berikut :
Ho : Tidak ada pengaruh antara praktek yang sehat terhadap efektivitas pengelolaan kas.
Ha : Ada pengaruh antara praktek yang sehat terhadap efektivitas pengelolaan kas.

---

DAFTAR PUSTAKA

Amin Widjaja Tunggal, Drs., Ak., MBA., Financial Statement Audit, Harvarindo, Jakarta, 2003
Bambang Hartono, Drs., SKM., MSc., MM., Aspek Ekonomi & Keuangan Manajemen Rumah Sakit, Manunggal, Bekasi, 2004
Cholid Narbuko, dan H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2004
Husein Umar, Drs., SE., MM., MBA., Riset Akuntansi, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2003
IAI, Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Salemba Empat, Jakarta, 2002
Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, Auditng, edisi kelima, Salemba Empat, Jakarta, 1998
Mulyadi, Drs., Pemeriksaan Akuntan, edisi kedua, STIE YKPN Yogyakarta, 2001
Mulyadi, Drs., Auditing, edisi keenam, Salemba Empat, Jakarta, 2002
Sukrisno Agoes, Auditing, edisi ketiga, LPFE Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
Skousen, Albrecht, Stice, Accounting Concept and Aplication, Salemba Empat, Jakarta, 2001
Soemarso S. R., Akuntansi Suatu Pengantar, edisi revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2004
Sumadi Suryabrata, BA., Drs., MA., Ed.S., Ph.D., Metodologi Penelitian, Grafindo, Jakarta, 2003
Sugiyono, DR., Statistika untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2004
Sawyer’s, Internal Auditing, edisi kelima, Salemba Empat, Jakarta, 2005
---